Agustina Perkuat Sinergi Tangani Banjir Semarang, Hulu hingga Hilir Jadi Perhatian

0 Komentar

SEMARANG, (Adaharapan.net) - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus memperkuat langkah penanganan banjir dan genangan melalui kolaborasi lintas kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota.

Upaya tersebut semakin dipercepat setelah banjir bandang menerjang kawasan Ngaliyan pada 15 Mei 2026 lalu.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan bahwa persoalan banjir di Kota Semarang tidak bisa ditangani secara parsial karena sistem aliran air saling terhubung dari kawasan hulu hingga hilir.

“Penanganan banjir dan genangan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Sungai, drainase primer, sekunder, sampai drainase lingkungan semuanya saling berkaitan sehingga harus ditangani bersama-sama,” ujar Wali Kota Semarang yang akrab disapa Agustina itu.

Ia menjelaskan, banjir bandang di wilayah Ngaliyan dipicu hujan ekstrem dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Semarang bagian atas sejak Jumat petang.

Tingginya curah hujan membuat debit air dari kawasan perbukitan meningkat tajam dan mengalir menuju Sungai Silandak.

Akibatnya, kapasitas sungai tidak mampu menampung debit air kiriman dari kawasan hulu hingga akhirnya meluap ke permukiman warga.

“Air kiriman dari kawasan hulu menyebabkan volume Sungai Silandak melampaui kapasitasnya sehingga meluap ke permukiman warga,” katanya.

Di sejumlah titik, tinggi genangan dilaporkan mencapai satu hingga dua meter.

Arus air yang deras juga membawa lumpur dan material lain yang merusak infrastruktur lingkungan, termasuk ruas jalan kampung di kawasan Purwoyoso, tepatnya di Jalan Sriyatno.

“Luapan air yang sangat deras membawa lumpur dan material lainnya sehingga menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur lingkungan,” jelasnya.

Menurut Agustina, persoalan banjir di Kota Semarang dipengaruhi berbagai faktor.

Selain curah hujan ekstrem, berkurangnya kawasan resapan akibat alih fungsi lahan di daerah atas turut memperbesar limpasan air menuju wilayah hilir.

“Ketika daerah resapan semakin berkurang, air hujan yang turun tidak bisa terserap secara maksimal dan akhirnya langsung mengalir ke sungai maupun drainase,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kapasitas serta konektivitas drainase di sejumlah wilayah juga dinilai masih perlu ditingkatkan agar aliran air dapat berjalan optimal saat hujan deras terjadi.

Berdasarkan hasil kajian penanganan genangan, Pemkot Semarang mencatat sejumlah persoalan utama yang memicu banjir dan genangan.

Mulai dari sedimentasi saluran, keterbatasan kapasitas drainase, limpasan sungai saat hujan tinggi, hingga persoalan inlet dan konektivitas antar saluran.

“Ada juga faktor perbedaan elevasi wilayah serta pengaruh kenaikan muka air laut yang masih menjadi tantangan bagi Kota Semarang, terutama kawasan pesisir,” tuturnya.

Ia menyebut total luas genangan yang teridentifikasi di Kota Semarang mencapai sekitar 257 hektare.

Karena itu, penanganan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas pada wilayah yang paling rawan terdampak.

“Karena cakupannya cukup luas, maka penanganannya dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas lokasi genangan,” ujarnya.

Dalam penanganan banjir, masing-masing instansi memiliki kewenangan berbeda.

Pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menangani sungai dan drainase primer, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menangani drainase sekunder, sedangkan Disperkim fokus pada drainase lingkungan atau tersier.

“Kolaborasi antar instansi menjadi sangat penting agar penanganan dari hulu sampai hilir bisa berjalan sinkron,” tegasnya.

Selain pembangunan fisik dan normalisasi saluran, Agustina juga mengajak masyarakat turut berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta rutin membersihkan saluran drainase.

“Kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan penanganan banjir. Hal sederhana seperti membersihkan saluran secara rutin dan tidak membuang sampah ke drainase bisa memberikan dampak besar,” katanya.

Ke depan, Pemkot Semarang bersama seluruh pihak terkait akan terus mendorong langkah penanganan terpadu, mulai dari peningkatan konektivitas drainase, normalisasi sungai, pemeliharaan saluran rutin, penambahan kapasitas tampungan air, hingga penguatan kawasan resapan.

Pemerintah juga mulai mendorong penerapan konsep pengendalian limpasan air atau Zero Delta Q pada pembangunan kawasan baru agar debit limpasan tidak semakin membebani sistem drainase kota.

“Kami berharap melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, ketahanan Kota Semarang terhadap banjir dan genangan dapat terus meningkat secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya.***