Pakar UNDIP Sebut Penanganan Banjir Perlu Edukasi Publik dan Kolaborasi Lintas Sektor

0 Komentar

Ket.foto: Pakar hidrologi UNDIP sekaligus Ketua Forum DAS Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. Sriyana, M.S.

SEMARANG, (Adaharapan.net) - Kompleksitas persoalan banjir di Kota Semarang memerlukan penanganan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak. Hal tersebut disampaikan Pakar Hidrologi Universitas Diponegoro (UNDIP) sekaligus Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. Sriyana, M.S., menanggapi penjelasan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terkait tantangan pengendalian banjir di wilayah tersebut.

Menurut Sriyana, banjir yang sempat melanda kawasan Ngaliyan beberapa waktu lalu tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya curah hujan, tetapi juga karakteristik geografis daerah setempat.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 14–15 Mei 2026, curah hujan di wilayah Ngaliyan mencapai 50 hingga 100 milimeter per hari atau masuk kategori hujan lebat.

Ia menjelaskan, bentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) di kawasan Ngaliyan cenderung bulat sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan DAS memanjang.

“Secara alamiah, ketika hujan lebat turun, air dari berbagai arah perbukitan akan berkumpul pada satu titik dalam waktu yang hampir bersamaan. Kondisi ini menyebabkan puncak aliran air menjadi sangat tajam dan meningkatkan risiko banjir dalam waktu singkat,” ujar Sriyana, Jumat, 29 Mei 2026.

Selain faktor alam, Sriyana menilai kondisi di wilayah hulu turut memperparah potensi banjir.

Alih fungsi lahan, pertumbuhan permukiman yang pesat, serta berkurangnya kawasan resapan air menyebabkan peningkatan erosi saat hujan deras terjadi.

Material tanah yang terbawa aliran air dari kawasan hulu kemudian mengendap di wilayah hilir dan membentuk sedimentasi lumpur.

Endapan tersebut berpotensi menyumbat saluran drainase lingkungan dan memicu luapan air ke kawasan permukiman, termasuk di wilayah Purwoyoso.

Di sisi lain, Sriyana menilai infrastruktur pengendali banjir yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang pada dasarnya sudah cukup baik.

Namun, efektivitas sistem drainase masih terkendala oleh persoalan sampah, bangunan liar yang mempersempit aliran sungai, serta keterbatasan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan pompa drainase.

Menurutnya, penanganan tata air perkotaan tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan kolaboratif yang disebut sebagai Octa Helix.

“Penanganan sistem tata air modern tidak bisa lagi menggunakan pola lama atau dibebankan kepada satu instansi saja. Mulai dari pemerintah pusat melalui BBWS, pemerintah daerah, akademisi, TNI-Polri, masyarakat, unsur politik hingga media harus bergerak bersama,” katanya.

Sriyana juga mendorong penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat RT dan RW dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Salah satu usulannya adalah mengalokasikan sebagian anggaran RT sebesar Rp25 juta per tahun untuk mendukung gerakan pengelolaan sampah mandiri atau Zero Waste.

Melalui program tersebut, masyarakat didorong untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga sehingga tidak berakhir di saluran drainase dan sungai.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyambut baik masukan yang diberikan oleh Sriyana.

Ia menegaskan bahwa edukasi publik akan menjadi salah satu fokus utama dalam program penataan lingkungan yang dijalankan Pemerintah Kota Semarang.

Menurut Wali Kota Semarang yang akrab disapa Agustina itu, koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana terkait pengerukan sungai utama terus dilakukan bersamaan dengan upaya pembersihan saluran drainase oleh perangkat daerah terkait.

“Kami sangat berterima kasih atas analisis dari Prof. Sriyana. Pandangan beliau memperjelas bahwa persoalan banjir saling berkaitan dari hulu hingga hilir, bahkan hingga kebiasaan masyarakat dalam mengelola lingkungan di sekitar rumah,” tutur Wali Kota Semarang.

Agustina menegaskan komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanganan banjir.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjaga kebersihan saluran air, tidak menutup lubang kontrol drainase, serta mulai memilah sampah dari rumah tangga masing-masing.

“Penanganan banjir membutuhkan kerja bersama. Pemerintah akan terus melakukan upaya perbaikan infrastruktur, namun partisipasi masyarakat menjadi kunci agar sistem yang dibangun dapat berfungsi secara optimal,” pungkasnya.***

Sumber Berita : Humas Pemkot Semarang