Pemkot Semarang Tekankan Pentingnya Kerja Sama Antardaerah Tangani Banjir dan Rob
GROBOGAN, (Adaharapan.net) - Persoalan banjir dan rob yang terus berulang di Kota Semarang kembali menjadi perhatian dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Grobogan, Jumat, 29 Mei 2026.
Mewakili Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin hadir dalam forum yang mempertemukan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng, serta para kepala daerah di kawasan Kedungsepur.
Dalam kesempatan tersebut, Iswar menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menjaga lingkungan hidup dan mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi tantangan besar bagi Kota Semarang.
Menurutnya, meskipun Kota Semarang memiliki kemampuan fiskal yang relatif kuat, berbagai persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan secara mandiri.
Terlebih, wilayah pesisir utara Jawa atau Pantura masih menghadapi ancaman penurunan muka tanah yang mencapai 10 hingga 12 sentimeter setiap tahun.
“Sebagai daerah yang berada di wilayah hilir, Kota Semarang terus berupaya menjadi kota yang tangguh terhadap berbagai ancaman lingkungan," kata Iswar.
"Namun persoalan yang kami hadapi tidak hanya berasal dari wilayah kota, melainkan juga dipengaruhi kondisi daerah-daerah di bagian hulu,” imbuhnya.
Ia mencontohkan kondisi Sungai Babon yang hulunya berada di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal.
Karakter sungai dengan kemiringan yang cukup curam membuat aliran air bergerak cepat menuju wilayah hilir ketika curah hujan tinggi terjadi di kawasan atas.
Dampaknya, sejumlah wilayah di Semarang bagian timur seperti Genuk dan Muktiharjo kerap mengalami banjir saat debit air meningkat secara drastis.
Iswar juga mengungkapkan adanya peningkatan frekuensi banjir yang cukup signifikan sepanjang tahun 2026.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya genangan besar di kawasan Muktiharjo hanya terjadi satu hingga dua kali dalam setahun, kini kejadian serupa telah tercatat sebanyak lima kali.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi sinyal bahwa persoalan lingkungan harus ditangani secara serius dan menyeluruh oleh seluruh daerah yang saling terhubung dalam satu kawasan.
“Ini bukan sekadar persoalan Kota Semarang. Jika ditangani sendiri, berapa pun kemampuan fiskal yang dimiliki tidak akan pernah cukup. Karena itu dibutuhkan kesepahaman bersama dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang antarwilayah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa upaya teknis seperti normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, maupun pengerukan sedimentasi tetap diperlukan.
Namun langkah-langkah tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar apabila tidak diimbangi dengan perbaikan ekosistem di wilayah hulu.
Untuk itu, Iswar mendukung usulan yang muncul dalam forum, termasuk gagasan Bupati Demak terkait penguatan program penghijauan dan reboisasi di daerah atas.
Menurutnya, penanaman pohon menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi laju limpasan air sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
Selain mendukung pengendalian banjir, upaya tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan kawasan Kedungsepur yang berorientasi pada konsep pariwisata berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen bersama. Kami berharap forum ini menghasilkan langkah-langkah strategis jangka panjang sehingga seluruh daerah dapat bergotong royong menjaga lingkungan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Tengah,” pungkasnya.***
0 Komentar