Tak Tinggal Diam, Pemkot Semarang Mulai Pendataan dan Perbaikan Infrastruktur Pascabanjir di Ngaliyan dan Tugu

0 Komentar

SEMARANG, (Adaharapan.net) - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan penanganan dampak banjir di wilayah Ngaliyan dan Tugu terus dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi.

Upaya tersebut meliputi pembersihan kawasan terdampak hingga penanganan kerusakan infrastruktur permukiman dan jalan.

Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, pemerintah mulai melakukan pendataan serta survei kerusakan jalan lingkungan dan fasilitas permukiman warga yang terdampak banjir.

Langkah itu dilakukan sebagai dasar percepatan perbaikan sesuai kondisi kerusakan di lapangan.

Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, mengatakan tim Disperkim telah diterjunkan untuk melakukan identifikasi kerusakan di sejumlah titik terdampak.

“Untuk jalan lingkungan dan fasilitas permukiman warga, hari ini tim Disperkim mulai melakukan survei dan identifikasi kerusakan sebagai dasar penanganan lanjutan,” ujarnya, Sabtu, 16 Mei 2026.

Pemkot Semarang juga menanggapi video yang beredar di media sosial terkait kondisi jalan rusak usai banjir.

Jalan yang terlihat dalam video tersebut merupakan jalan utama yang terdampak luapan sungai sehingga membutuhkan penanganan lintas instansi.

Menurut Murni Ediati, kerusakan jalan terjadi akibat derasnya arus luapan sungai yang menggerus badan jalan.

Karena berkaitan dengan sungai dan tanggul, proses penanganannya dilakukan melalui koordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dengan dukungan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

“Kerusakan tersebut terjadi akibat luapan arus sungai yang berdampak langsung pada badan jalan," jelasnya.

"Karena berkaitan dengan aliran sungai dan tanggul, penanganannya dilakukan melalui koordinasi bersama BBWS Pemali Juana dengan dukungan teknis dari DPU Kota Semarang,” lanjut dia.

Perempuan yang akrab disapa Pipie itu menambahkan, pembagian tugas penanganan dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi agar proses pemulihan berjalan lebih efektif.

Disperkim berfokus pada perbaikan jalan lingkungan dan kawasan permukiman, sementara penanganan jalan utama dilakukan bersama BBWS dan DPU.

Meski demikian, seluruh perangkat daerah disebut tetap bergerak bersama di lapangan untuk memastikan penanganan berlangsung terpadu.

Selain melakukan pembersihan lumpur dan sampah sisa banjir, pemerintah juga terus mempercepat koordinasi perbaikan infrastruktur agar aktivitas masyarakat segera kembali normal.

“Yang terpenting bagi kami saat ini adalah memastikan warga tetap terlayani dan seluruh penanganan berjalan secepat mungkin sesuai kondisi di lapangan,” pungkasnya.***