Akademisi UPGRIS Soroti Manipulasi KK dalam SPMB, Usulkan Seleksi Berbasis Kompetensi
Oleh: Dosen Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Dr. Nan Murniati, M.Pd.
SEMARANG, (Harianterkini.id) - Penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang masih mengedepankan faktor domisili dinilai memicu praktik manipulasi administrasi kependudukan. Sejumlah orang tua disebut rela mengubah data Kartu Keluarga (KK) demi meningkatkan peluang anak diterima di sekolah yang diinginkan.
Dosen Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Dr. Nan Murniati, M.Pd., menilai fenomena tersebut menjadi bukti bahwa sistem penerimaan siswa berbasis zonasi atau domisili masih menyisakan persoalan mendasar.
Menurutnya, praktik memindahkan nama anak ke dalam KK milik kerabat atau menggunakan alamat lain yang berada di sekitar sekolah tujuan merupakan bentuk respons masyarakat terhadap sistem yang dianggap membatasi kebebasan memilih sekolah.
"Apabila setiap siswa diberi kebebasan memilih sekolah yang diinginkan tanpa dibatasi zonasi, maka Kartu Keluarga akan kembali berfungsi sebagai dokumen kependudukan, bukan alat untuk memenuhi persyaratan administrasi masuk sekolah," ujarnya, belum lama ini.
Ia mengusulkan agar sistem penerimaan murid baru diarahkan pada mekanisme seleksi berbasis kompetensi dengan tetap memperhatikan kuota daya tampung masing-masing sekolah.
Melalui skema tersebut, seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar ke sekolah pilihan, sementara proses seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan akademik, prestasi nonakademik, maupun jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Menurut Nan, model seleksi tersebut lebih adil dibandingkan menjadikan lokasi tempat tinggal sebagai faktor utama penentu diterima atau tidaknya seorang siswa.
"Anak diterima karena kualitas diri dan hasil usahanya, bukan karena faktor keberuntungan letak geografis rumahnya," jelasnya.
Ia juga menilai sistem berbasis kompetensi berpotensi membangun karakter peserta didik yang lebih jujur dan berintegritas.
Sebaliknya, praktik manipulasi domisili justru dapat memberikan contoh yang kurang baik kepada anak sejak dini karena memperlihatkan bahwa aturan dapat disiasati melalui rekayasa administrasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan instrumen seleksi yang objektif, transparan, dan bebas dari intervensi pihak tertentu apabila sistem tersebut diterapkan.
Di sisi lain, kuota afirmasi bagi siswa kurang mampu tetap harus dipertahankan sebagai bentuk keadilan sosial dalam dunia pendidikan.
Nan menambahkan, penerapan seleksi berbasis kompetensi juga dapat mendorong pemerataan mutu pendidikan. Sekolah-sekolah yang selama ini kurang diminati akan terdorong meningkatkan kualitas layanan agar mampu menarik calon peserta didik berprestasi.
Ia menilai persoalan manipulasi Kartu Keluarga dalam pelaksanaan SPMB merupakan cerminan adanya kelemahan dalam sistem penerimaan yang masih menjadikan domisili sebagai faktor utama.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan sistem yang memberikan kebebasan kepada siswa memilih sekolah, namun tetap menerapkan seleksi ketat berdasarkan kompetensi dan kuota yang tersedia.
"Dengan sistem yang transparan dan berbasis kompetensi, pendidikan tidak lagi diawali dengan manipulasi administrasi, melainkan dengan semangat kejujuran, kerja keras, dan persaingan yang sehat," pungkasnya.
Dr. Nan Murniati, M.Pd. merupakan dosen Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) dengan bidang keahlian Perencanaan Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan, serta Pengembangan SDM dalam Pendidikan.***(bgy)
0 Komentar