Prodi PWK USM Gelar Seminar ''Kota Tangguh dan Layak Huni''

0 Komentar

SEMARANG, (Adaharapan.net) - Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Semarang (USM) menggelar seminar bertajuk “Kota Tangguh dan Layak Huni” sebagai ruang diskusi untuk membahas berbagai tantangan perkotaan, mulai dari ketahanan ekonomi masyarakat, pengelolaan wilayah pesisir, hingga kualitas hidup warga.

Seminar yang digelar secara hybrid tersebut berlangsung di Gedung Menara USM Lantai 7 dan diikuti mahasiswa serta masyarakat umum melalui Zoom Meeting.

Kegiatan dibuka Wakil Dekan Fakultas Teknik USM, Dr. Kusrin, S.T., M.T. Dalam sambutannya, Kusrin mengapresiasi penyelenggaraan seminar yang dinilai menjadi bagian dari upaya perguruan tinggi merespons dinamika persoalan tata ruang dan lingkungan perkotaan.

Menurutnya, tantangan perkotaan semakin kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik akademisi, mahasiswa maupun praktisi.

“Kami berharap, melalui kegiatan ini, para akademisi, mahasiswa, dan praktisi dapat bersinergi melahirkan solusi penataan ruang yang tidak hanya teoritis, tetapi juga adaptif dan mampu menjawab tantangan perkotaan secara nyata di lapangan,” katanya.

Seminar tersebut menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan wilayah, tata ruang, serta pembangunan perkotaan.

Narasumber pertama, Dr. Hendrianto Sundaro, S.E., M.T., dosen Program Studi S1 PWK USM, menyampaikan materi berjudul “Ketangguhan di Balik Gang Sempit: Menyingkap Daya Adaptasi Sosio-Ekonomi Kampung Kota Menghadapi Krisis.”

Dalam paparannya, Hendrianto menjelaskan bahwa krisis perkotaan modern tidak lagi hanya berkaitan dengan guncangan fisik maupun persoalan infrastruktur.

Lebih dari itu, krisis juga dapat berkembang menjadi persoalan sistemik yang menguji ketahanan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya di Semarang, terdapat tiga pola adaptasi UMKM di kampung kota.

Pertama, kelompok Adaptif-Inovatif yang cenderung responsif terhadap digitalisasi, terutama di kawasan pusat kota.

Kedua, kelompok Adaptif-Konservatif yang lebih menekankan pengelolaan dan pengamanan arus kas, khususnya di kawasan industri dan pesisir.

Ketiga, kelompok Adaptif-Kohesif yang mengandalkan kekuatan hubungan sosial serta modal sosial masyarakat di kawasan perbukitan.

“Ketahanan perkotaan di abad ke-21 tidak dibangun dari beton dan infrastruktur semata, melainkan berawal dari daya lenting komunitas lokal dan ekonomi akar rumputnya,” ujar Hendrianto.

Sementara itu, narasumber kedua, Direktur CV Geopaksi Karya Konsultan, Prayogi, S.T., M.Si., membahas tema “Harmonisasi Tata Ruang Darat dan Laut dalam Konteks Perencanaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu.”

Prayogi menekankan pentingnya melihat ekosistem darat dan laut sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

Menurutnya, aktivitas yang berlangsung di wilayah daratan dapat memberikan dampak langsung terhadap kondisi kawasan pesisir.

Karena itu, integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) darat dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menjadi penting dalam perencanaan wilayah.

Integrasi tersebut diperlukan untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang, mengurangi risiko bencana seperti abrasi dan rob, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.

“Kolaborasi tata ruang darat dan laut adalah kunci mewujudkan wilayah pesisir yang aman, produktif, lestari, dan berkeadilan untuk generasi sekarang maupun masa depan,” ungkap Prayogi.

Adapun narasumber ketiga, Ketua Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Tengah, Arif Gandapurnama, S.T., M.T., mengangkat tema “Kota Layak Huni dan Berketahanan.”

Arif mengacu pada Most Livable City Index (MLCI) dan standar ISO 37123 dalam melihat tantangan pembangunan perkotaan di masa mendatang. Ia memproyeksikan bahwa pada 2035 sekitar 66,6 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan.

Kondisi tersebut, menurut Arif, harus diantisipasi melalui perencanaan kota yang mampu menjawab berbagai tantangan, termasuk ancaman krisis pangan, disrupsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), hingga fenomena urban heat.

Ia menilai pembangunan kota layak huni perlu memperhatikan 28 indikator kualitas hidup, sekaligus memastikan ketersediaan ruang terbuka hijau dan biru serta infrastruktur yang inklusif dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

“Kota yang berketahanan harus memiliki kemampuan untuk menyerap, pulih, dan bersiap menghadapi berbagai guncangan masa depan demi mendorong pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat yang inklusif,” jelas Arif.

Seminar tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Program Studi S1 PWK USM untuk mempertemukan perspektif akademik dan praktik perencanaan di lapangan. Diskusi yang melibatkan mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai pentingnya membangun kota yang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga tangguh menghadapi perubahan dan tetap nyaman ditinggali.

Dengan semakin kompleksnya persoalan perkotaan, pendekatan perencanaan yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan serta mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.