Tinjau Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Segera Dituntaskan

0 Komentar

BATANG, (Adaharapan.net) – Perhatian pemerintah kembali tertuju pada penanganan korban dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Gibran Rakabuming Raka belum lama ini turun langsung meninjau kondisi korban yang menjalani perawatan di RSUD Limpung, Kabupaten Batang.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan para korban mendapatkan penanganan medis secara optimal.

Selain itu, Gibran ingin memastikan keluarga korban memperoleh kepastian mengenai proses penanganan pascakejadian.

Dalam kesempatan itu, Gibran meminta proses investigasi dugaan keracunan yang terjadi di Kecamatan Bawang segera dituntaskan.

Ia menekankan, hasil investigasi harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat agar penyebab kejadian dapat diketahui secara jelas dan menjadi bahan evaluasi bersama.

“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat. Bahwa penanganan kesehatan korban menjadi prioritas pemerintah,” kata Gibran.

Menurutnya, pasien yang masih menjalani perawatan harus mendapatkan pelayanan kesehatan hingga kondisinya benar-benar pulih.

Sementara bagi korban yang sebelumnya telah diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan kesehatan, pemerintah memastikan mereka tetap mendapatkan akses pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan.

Gibran juga menegaskan bahwa persoalan biaya pengobatan tidak boleh menjadi beban bagi keluarga korban.

Karena itu, mekanisme pembiayaan diminta berjalan dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani korban dugaan keracunan MBG tersebut.

Kunjungan Wapres berlangsung di tengah penanganan dugaan keracunan MBG di Kecamatan Bawang yang sebelumnya membuat ratusan warga, termasuk siswa dan anggota keluarga mereka, menjalani pemeriksaan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Investigasi Penyebab Keracunan

Terkait penyebab kejadian, Gibran mengatakan proses pemeriksaan masih berlangsung.

Ia meminta seluruh pihak terkait mempercepat proses investigasi sehingga penyebab dugaan keracunan dapat diketahui berdasarkan pemeriksaan ilmiah.

“Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama,” ujarnya.

Menurut Gibran, hasil investigasi tidak hanya penting untuk mengetahui sumber atau penyebab kejadian, tetapi juga menjadi pijakan dalam mengevaluasi pelaksanaan program MBG.

Evaluasi, lanjut dia, harus dilakukan secara menyeluruh, terutama menyangkut aspek keamanan pangan.

Hal tersebut mencakup pemenuhan standar higiene, proses pengolahan makanan, waktu penyimpanan, distribusi makanan hingga pengawasan di lapangan.

“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki. Kita ingin program prioritas Presiden ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas,” tegas Gibran.

Dapur SPPG Bawang Disuspensi

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah melakukan investigasi terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bawang yang menjadi salah satu titik terkait distribusi makanan MBG.

Dalam pemeriksaan awal, BGN menemukan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan prosedur pengolahan makanan.

Atas temuan tersebut, dapur SPPG Bawang disebut mendapatkan sanksi suspensi berat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG benar-benar diterapkan.

Gibran berharap seluruh hasil investigasi dan evaluasi nantinya dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan, sekaligus memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.

Pemerintah, kata dia, tetap ingin program MBG memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya para penerima manfaat.

Namun, manfaat tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan dan kualitas makanan.

“Dengan demikian, program prioritas pemerintah tersebut tetap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi penerima manfaat,” pungkasnya.***