KJRI Johor Bahru: Kehadiran Perguruan Tinggi Sangat Dibutuhkan untuk Tangani Masalah Pekerja Migran Indonesia

0 Komentar

SEMARANG, (Adahrapan.net) – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia, menilai keterlibatan perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk membantu menangani berbagai persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari edukasi migrasi aman hingga pendampingan psikologis.

Hal tersebut disampaikan Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Sigit Suryantoro Widiyanto, S.Sos., saat memberikan kuliah umum kepada sivitas akademika Universitas Semarang (USM) di Ruang Telekonferensi Lantai 8 Menara Prof. Dr. H. Muladi, S.H., USM, Senin (12/10/2026).

Kuliah umum bertajuk “Manajemen Perlindungan WNI pada Perwakilan RI di Wilayah Perbatasan: Contoh Kasus KJRI Johor Bahru” tersebut dihadiri perwakilan LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah, Rektor USM Dr. Supari, S.T., M.T., Wakil Rektor III USM Dr. April Firman Daru, S.Kom., M.Kom., Ketua Senat USM Prof. Dr. Hardani Widhiastuti, M.M., Psikolog, para dekan, dosen, serta mahasiswa.

Dalam paparannya, Sigit menjelaskan bahwa persoalan PMI memiliki kompleksitas tersendiri sehingga penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.

Diperlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk memperluas edukasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat.

“Masalah PMI ini kompleks. Penanganannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Sigit.

Menurut dia, tingginya mobilitas warga negara Indonesia (WNI) di wilayah kerja KJRI Johor Bahru menjadi salah satu tantangan dalam memberikan perlindungan.

Selain itu, masih terdapat pekerja migran yang menghadapi persoalan terkait prosedur keberangkatan dan perizinan kerja.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sigit mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai migrasi yang aman.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah memasukkan materi migrasi aman ke dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa USM.

Melalui program tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi mengenai prosedur migrasi yang aman dan pentingnya memahami ketentuan bekerja di luar negeri kepada masyarakat.

Selain edukasi, kolaborasi antara KJRI Johor Bahru dan USM juga berpotensi dikembangkan melalui layanan konseling dengan melibatkan keahlian akademik, khususnya di bidang psikologi.

Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu PMI, anak-anak pekerja migran Indonesia, serta petugas yang terlibat dalam penanganan berbagai persoalan yang dihadapi WNI di luar negeri.

Sigit berharap, kerja sama tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk memahami persoalan sosial dan kemanusiaan.

“Kami berharap, melalui kolaborasi tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoretis, tetapi juga memahami kondisi nyata yang dihadapi WNI di luar negeri. Pengalaman ini sekaligus dapat memperkuat kepedulian mahasiswa terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan,” tuturnya.

Sementara itu, Rektor USM, Dr. Supari, S.T., M.T., berharap kuliah umum tersebut dapat memberikan perspektif nyata kepada mahasiswa mengenai peran perwakilan RI dalam melindungi WNI di luar negeri.

Menurut Supari, perguruan tinggi perlu membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak agar ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa.

Ia menjelaskan, kuliah umum tersebut merupakan bagian dari rangkaian perpanjangan perjanjian kerja sama antara USM dan KJRI Johor Bahru yang telah terjalin sejak 2017.

Melalui kerja sama itu, kedua pihak berharap dapat memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Supari juga berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa USM terhadap kompleksitas persoalan PMI sekaligus menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung perlindungan WNI di luar negeri.***(bgy)