Tak Hanya Urusan Kesehatan, Wali Kota Semarang Perluas Peran Posyandu

0 Komentar

SEMARANG, (Harianterkini.id) – Posyandu di Kota Semarang kini didorong untuk memiliki peran lebih luas. Tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Posyandu juga diarahkan menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Langkah tersebut diperkuat melalui peluncuran Aplikasi Posyandu 6 SPM oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng.

Aplikasi ini diharapkan dapat membantu kader memperluas jangkauan pelayanan sekaligus mempermudah pendataan berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat.

Peluncuran aplikasi tersebut dirangkaikan dengan Sosialisasi Tata Kelola Kelembagaan Posyandu di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, kawasan Manyaran, Semarang Barat, Rabu (4/11). Kegiatan itu dihadiri jajaran camat, lurah, serta kader Posyandu percontohan.

Transformasi Posyandu tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024.

Regulasi ini memperluas cakupan pelayanan Posyandu menjadi enam bidang SPM, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga bidang sosial.

Agustina menjelaskan, perluasan cakupan tersebut membuat Posyandu memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah mengenali berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Dengan keberadaannya yang dekat dengan keluarga, kader Posyandu diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dasar.

“Dengan cakupan enam bidang pelayanan dasar, Posyandu memiliki peran yang semakin luas. Tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga pendidikan, perumahan, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan sosial bagi masyarakat,” ujar Agustina.

Menurutnya, kekuatan Posyandu terletak pada keterlibatan masyarakat dan kedekatannya dengan kehidupan keluarga. Karena tumbuh dari inisiatif masyarakat, Posyandu memiliki potensi besar untuk menjadi ujung tombak pemberdayaan sekaligus pelayanan di lingkungan tempat tinggal.

“Posyandu itu tidak dibentuk oleh pemerintah, itu tumbuh sendiri dari masyarakat dan berada dekat dengan keluarga, merupakan salah satu ujung tombak pemberdayaan serta pelayanan,” katanya.

Perluasan peran tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Semarang dalam menangani berbagai persoalan pelayanan dasar.

Berdasarkan data per September 2026, tercatat sebanyak 3.049 balita mengalami stunting dari total 68.735 balita yang telah diukur.

Selain itu, terdapat 7.701 anak tidak sekolah dan 2.363 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Semarang.

Melalui pendataan yang lebih terintegrasi, Posyandu diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kondisi tersebut sejak dini.

Dengan demikian, kebutuhan warga dapat dipetakan dan penanganannya dilakukan lebih terarah sesuai bidang pelayanan masing-masing.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan, pada 2026 setiap kelurahan di Kota Semarang mendapatkan anggaran untuk memiliki satu Posyandu percontohan.

Agustina berharap keberadaan Posyandu percontohan dan pemanfaatan Aplikasi Posyandu 6 SPM dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar hingga tingkat lingkungan masyarakat.

Upaya tersebut sekaligus diharapkan mendukung lima pilar pembangunan Kota Semarang, yakni Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Bersih, Semarang Tangguh, dan Semarang Makmur.

Dengan transformasi ini, Posyandu diharapkan semakin hadir sebagai ruang pelayanan masyarakat yang mampu mengenali persoalan warga, tidak hanya dalam urusan kesehatan, tetapi juga berbagai kebutuhan dasar lainnya.***