Wali Kota Semarang: PKK Organisasi Partisipatif, Kemandirian Kader Perlu Dihormati
SEMARANG, (Adaharapan.net) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan pentingnya menghormati kemandirian organisasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Salah satunya melalui kemitraan dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang tumbuh dari partisipasi masyarakat dan memiliki ruang gerak secara mandiri.
Penegasan tersebut disampaikan Agustina saat menjadi narasumber dalam kegiatan Training Legislatif Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) 2026 di Aula Gedung Prof. Purwahid Patrik, S.H., Minggu (1/11/2026).
Di hadapan ratusan mahasiswa, Agustina membahas penerapan prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan publik.
Menurut Agustina, PKK merupakan salah satu organisasi mitra pemerintah yang terbentuk dari inisiatif dan partisipasi masyarakat.
Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah dan PKK harus dibangun melalui semangat kolaborasi dengan tetap menghormati independensi organisasi serta pembagian peran masing-masing.
“PKK adalah sebuah lembaga mitra. Pemerintah itu memiliki mitra, banyak mitranya. Salah satunya adalah PKK. Dia berdiri bebas, merdeka. Dibentuk mulai dari pusat sendiri sampai dengan tingkat RT. Tidak ada paksaan. Lembaga partisipatif,” jelas Agustina.
Ia menilai, karakter PKK sebagai organisasi partisipatif harus tetap dijaga. Setiap warga perlu diberikan kebebasan untuk terlibat dalam kegiatan organisasi sesuai dengan kondisi, waktu, dan kemampuan masing-masing.
Agustina memahami bahwa tidak semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk aktif dalam kegiatan PKK. Kesibukan pekerjaan, pendidikan, maupun tanggung jawab keluarga menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi keterlibatan seseorang.
“Kalau ada warga masyarakat yang tidak mau terlibat di dalam urusan PKK, bukan karena dia menolak eksistensi PKK. Bukan. Tetapi mungkin tidak ada waktunya,” ungkapnya.
Karena itu, Agustina mengingatkan agar partisipasi masyarakat tidak dibangun melalui tekanan atau kewajiban yang bersifat memaksa.
Sebaliknya, keterlibatan warga harus tumbuh dari kesadaran, kemauan, serta kesempatan untuk memberikan kontribusi sesuai kapasitas masing-masing.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kejelasan pembagian peran antara pemerintah dan organisasi mitra. Pemerintah memiliki fungsi dalam penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik, sedangkan organisasi masyarakat mempunyai ruang untuk menjalankan peran pemberdayaan berdasarkan karakter serta kemandiriannya.
Dengan pembagian peran yang proporsional, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengaburkan fungsi maupun kewenangan masing-masing pihak.
Melalui forum tersebut, Agustina mengajak mahasiswa, khususnya calon legislator, untuk memahami bahwa kebijakan publik yang inklusif tidak sekadar membuka ruang partisipasi masyarakat.
Lebih dari itu, kebijakan harus mampu menghargai keberagaman kondisi warga, kebebasan berorganisasi, serta kemandirian kelompok masyarakat.
Prinsip tersebut dinilai penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan.***
0 Komentar